Saat ini, Indonesia sedang mengalami gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, antara Januari hingga Juni 2024, tercatat sebanyak 101.536 pekerja di seluruh negeri terkena badai PHK, termasuk 217 pekerja di Kabupaten Sleman, DIY, yang berasal dari 37 perusahaan berbeda. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2024, mencerminkan situasi yang memprihatinkan.
Ironisnya, tenaga kerja memainkan peran penting dalam berbagai tingkat produksi perusahaan. Kesejahteraan dan stabilitas ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kondisi tenaga kerjanya. Tingginya angka PHK ini menunjukkan adanya masalah serius yang perlu segera ditangani.
Penyebab Badai PHK Menurut Pakar UGM
Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., seorang pengamat ekonomi kerakyatan dan Dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM, mengidentifikasi beberapa faktor yang memicu gelombang PHK ini. Salah satunya adalah sektor industri padat karya, terutama yang berorientasi ekspor seperti garmen dan tekstil, yang terkena dampak dari perlambatan ekonomi global.
Hempri juga menyoroti peran produk impor ilegal dan penurunan daya beli masyarakat akibat devaluasi rupiah sebagai penyebab lain dari peningkatan PHK. Proses transisi politik di Indonesia juga memperparah situasi, dengan banyak perusahaan yang memilih untuk menunggu dan melihat bagaimana situasi politik akan berkembang.
Untuk mengatasi situasi ini, Hempri mengusulkan beberapa langkah penting. Pertama, ia menyarankan evaluasi ulang Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Peraturan ini diduga menjadi salah satu penyebab maraknya produk impor yang merugikan industri dalam negeri. Hempri menekankan perlunya revisi aturan ini untuk melindungi produk lokal dari persaingan yang tidak adil.
Kedua, peningkatan daya beli masyarakat perlu menjadi prioritas, misalnya melalui jaminan stabilitas harga yang membuat barang-barang tetap terjangkau. Program bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi produk lokal.
Hempri juga menekankan pentingnya langkah-langkah tambahan untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut dari PHK, termasuk penyelenggaraan program padat karya yang melibatkan masyarakat. Penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif juga dianggap penting, karena sektor ini telah terbukti menjadi penopang perekonomian nasional di masa lalu. Memperkuat UMKM bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi dampak PHK dan membantu mereka yang kehilangan pekerjaan.
Saya adalah Priyo Harjiyono, S.Pd, M.Kom bekerja sebagai guru produktif TKJ SMK Bina Harapan yang sering mengarahkan siswa melaksanakan prakerin dan persiapan masuk ke dunia kerja, selain itu saya adalah seorang blogger, SEO specialist dan sering menjadi narasumber untuk implementasi digital bisnis UMKM
Related Posts:
Ingin produk/website Anda kami ulas? Silahkan klik tombol dibawah ini
