Mengenal Program Perlindungan TKI Ilegal dari Pemerintah

Saat bekerja sebagai TKI atau TKW di luar negeri tidak jarang para pekerja Indonesia mengalami berbagai maslaah baik berupa masalah pembayaran gaji, tindak kekerasan, maupun masalah lainnya.

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri menyediakan beberapa cara untuk membantu TKI yang menghadapi masalah hukum di negara tempat bekerja.

Bantuan Pemerintah untuk Masalah TKI di Luar Negeri

Mengingat keberadaan para tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini tentunya, masalah hak pekerja pun tidak bisa hanya ditangani sendiri oleh Kemenakertrans tetapi juga melibatkan lintas kementerian seperti Kementerian Luar Negeri. Dalam memberikan perlindungan masalah TKI di luar negeri pemerintah memberikan layanan berupa:

1. Bantuan Hukum: Pemerintah menyediakan bantuan hukum bagi TKI yang mengalami masalah hukum di negara tempat bekerja. Bantuan hukum ini ditujukan untuk membantu para pekerja migran dalam mengatasi masalah hukum yang dihadapi dan memberikan perlindungan yang diperlukan.
2. Advokasi: Pemerintah melalui Kedutaan Besar atau Konsulat juga melakukan advokasi kepada pemerintah negara tempat TKI bekerja, untuk memastikan TKI mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara negara tujuan, serta perlindungan hukum yang sesuai
3. Mediasi: Pemerintah juga dapat melakukan upaya mediasi antara TKI dengan pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah hak dan kewajiban, maupun hukum yang dihadapi.
4. Penyelaman masalah: Pemerintah secara aktif mendalami masalah TKI yang mengalami masalah hukum dengan pemerintah negara tujuan TKI, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat bagi TKI.
5. Pendampingan TKI: Pemerintah juga menyediakan pendampingan bagi TKI yang mengalami masalah hukum di negara tempat bekerja, sehingga TKI dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan mendapatkan perlindungan yang diperlukan.
6. Penyediaan jasa pengacara: Pemerintah melalui beberapa kementerian atau lembaga juga menyediakan jasa pengacara untuk TKI yang mengalami masalah hukum di negara tempat bekerja, sehingga TKI dapat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Bentuk Perlindungan TKI Ilegal

Meskipun tidak semua pekerja Indonesia bekerja melalui jalur legal di luar negeri, tetapi Pemerintah tetap memberikan dukungan sebagaimana amanat UUD NKRI 1945 untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam upaya memberikan dukungan dan perhatian untuk para TKI yang telah salah langkah dan menjadi TKI ilegal, pemerintah melalui Kemenakertrans memberikan berbagai program sebagai berikut

1. Program Bantuan Hukum: Pemerintah menyediakan bantuan hukum bagi TKI ilegal yang mengalami masalah di luar negeri. Bantuan hukum ini ditujukan untuk membantu TKI ilegal dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan memberikan perlindungan yang diperlukan.
2. Program Reintegrasi Sosial dan Ekonomi: Pemerintah menyediakan program reintegrasi sosial dan ekonomi bagi TKI yang dikembalikan ke Indonesia. Program ini ditujukan untuk membantu TKI yang dikembalikan ke Indonesia dalam mencari pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup.
3. Program Pendampingan TKI: Pemerintah menyediakan program pendampingan bagi TKI yang akan bekerja di luar negeri. Program ini ditujukan untuk membantu TKI dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan memberikan perlindungan yang diperlukan.
4. Program Repatriasi TKI Ilegal: Pemerintah memulangkan para pekerja luar negeri ilegal untuk didata diberikan pelatihan untuk selanjutnya disalurkan untuk bekerja di dalam negeri.
5. Program Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan: Pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi TKI yang akan bekerja di luar negeri. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan informasi yang diperlukan dan meningkatkan kompetensi TKI sehingga dapat bekerja dengan baik di luar negeri.
6. Program perlindungan TKI di luar negeri: Pemerintah juga memberikan perlindungan TKI di luar negeri melalui kerja sama dengan pemerintah negara tujuan TKI, pemerintah memastikan TKI mendapat perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dengan warga negara negara tujuan, serta perlindungan kesehatan dan perlindungan dari kekerasan yang mungkin terjadi.

Semua cara ini dilakukan Pemerintah untuk membantu TKI yang mengalami masalah hukum di negara tempat bekerja dan memastikan TKI mendapat perlindungan yang diperlukan.